Garap Sektor Pertanian Skala Luas di Kalteng
kaltengonline.com – Rencana kerja sama RI dan China untuk mengembangkan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi angin segar bagi pengembangan sektor pertanian. Karakteristik lahan di Kalteng yang merupakan rawa gambut dan masih terbatasnya mekanisasi pertanian, menjadi alasan kuat mengapa kerja sama itu dinilai sangat krusial.
Peneliti padi lahan rawa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Susilawati mengatakan, rencana tersebut perlu disambut baik. China bakal menjalankan kerja sama itu secara bertahap. Tidak mesti harus langsung membuka lahan 1 juta hektare (ha).
“Dari segi kesesuaian lahan, Kalteng memiliki kesesuaian untuk pengembangan tanaman padi, luasnya itu memenuhi, artinya secara umum siap menerima itu, kesiapan negara lain itu (China) untuk membantu dari sisi teknologi,” kata Susilawati saat diwawancarai Kalteng Pos melalui telepon saat tengah meninjau lokasi pertanian food estate di Pulang Pisau, Senin (29/4).
Kemudian terkait teknologi, lahan, dan perkara teknis pertanian lainnya, Kalteng memiliki agroekosistem yang berbeda dengan China. Baik kondisi lahan maupun sistem pengelolaannya.
“Maka dari itu kita perlu melihat dahulu teknologi seperti apa yang cocok. Kalai menyangkut pengelolaan padi, teknologi China memang diakui Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, teknologi pertanian yang dimiliki China sudah diakui internasional,” jelasnya.
Maka dari itu, perlu diketahui teknologi seperti apa yang bakal diaplikasikan untuk pengembangan pertanian di Kalteng. Susilawati meyakini, jika sudah menggarap lahan, China akan menyesuaikan metode penggarapan yang digunakan, sehingga tidak ujug-ujug mengaplikasikan teknologi tanpa mempertimbangkan kecocokan dengan kondisi tanah pertanian di Bumi Tambun Bungai.
“Dari pengalaman saya mengamati teknologi pertanian China, mereka memiliki agroekosistem yang dikelola untuk tanaman padi, sangat luar biasa dalam skala luas, mereka memiliki lahan-lahan yang bisa dikelola dengan baik dengan mekanisasi skala luas,” sebutnya.
Akan tetapi, terdapat kondisi yang membuat sektor pertanian di China lebih mudah dibanding Indonesia. Dengan ideologi komunis yang dijalankan, pemerintah China bisa mengatur seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya, petani digaji oleh negara dan hasil panen diambil oleh negara untuk kemudian dijual ke pasar.
“Jadi kalau sampai waktu tanam, petani di sana mendapatkan bantuan subsidi pupuk, lalu sarana produksi lain itu sudah stand by disediakan pemerintah. Petani hanya bekerja dengan gaji per bulan,” ujarnya. Dengan hasil panen yang pasti akan diangkut oleh negara, maka petani di China sudah terbiasa menggarap lahan skala luas.
Sementara di Kalteng, ujar Susilawati, pengelolaan lahan pertanian skala luas masih belum biasa dilakukan para petani. Pengelolaan pertanian di Kalteng masih terbatas pada kelompok tani atau rumah tangga.
“Saya sangat appreciate kalau mekanisme demikian diaplikasikan di Indonesia. Kalau terkait teknologi, saya pikir tidak perlu khawatir,” sebutnya.
Menurut Susilawati, rencana pengembangan lahan sejuta hektare jangan dipikir simsalabim alias langsung direalisasikan dengan membuka lahan lagi atau areal baru. Sebab, sudah dikatakan bahwa program itu akan dijalankan secara bertahap. Apalagi Kalteng memiliki area-area sawah yang siap diperbaiki, sehingga tidak perlu membuka lahan baru.
“Kita sudah ada food estate, lahan-lahan itu bisa kita optimalkan. Harapan kami, teknologi yang akan digunakan oleh China mampu mengoptimalkan lahan-lahan yang belum termanfaatkan itu,” ujarnya.
Menurut Susilawati, karena sifat tanah di Kalteng yang kebanyakan memiliki tingkat keasaman tinggi, maka perlu dipikirkan teknologi yang akan diterapkan nanti. Kalteng juga memerlukan mekanisasi pertanian, karena pertanian di Kalteng terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Terpisah, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tersebut. Saat ini, di bawah arahan Gubernur Kalteng, pihaknya mulai melakukan persiapan dan koordinasi terkait proyek besar tersebut.
“Biasanya pusat akan bergerak cepat, Kalteng ini kan salah satu yang menjadi lokasi fokus (lokus) ketahanan pangan Indonesia, yang diharapkan menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya kepada awak media usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah 2024 di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (25/4).
Pemprov Kalteng berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah berkenan mempercayakan Kalteng sebagai lokasi ketahanan pangan nasional. Dikatakan Edy, Kementerian Pertanian RI juga sudah menyiapkan program optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi 81.000 ha lahan di Kalteng. Ia berharap program itu bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian Kalteng.
