BUNTOK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama forkopimda setempat menetapkan status siaga menjadi tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 setelah melalu beberapa pertimbangan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Setda Barsel itu dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Deddy Winarwan, Senin (9/10).
Rakor itu juga dihadiri wakil ketua DPRD, Kapolres Barsel, Dandim 1012 Buntok, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, para kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah dan seluruh camat se-Kabupaten Barsel. Dasar penetapan status tanggap darurat karhutla mengacu pada empat pertimbangan. Yaitu hingga saat ini luasan lahan yang terbakar di Barsel yaitu 587,775 hektare dari 124 kejadian. Selanjutnya indek pencemaran udara (ISPU) selama 2 minggu ke depan sangat tidak sehat serta membuat ispa meningkat dua kali lipat. Semulanya hanya 806 kasus menjadi 1.722 kasus dan dari hasil laporan BMKG yang memprediksi el nino bertahan sampai Februari 2024.
“Dari empat dasar itu, kami bersama-sama secara resmi menetapkan status karhutla di Barsel naik menjadi tanggap darurat. Apalagi hasil laporan dari BMKG bahwa tingkat kecenderungan mudah terbakarnya lahan kemungkinan meningkat di level zona merah sampai bulan Maret (2024). Jadi penetapan status ini dimulai tanggal 10 Oktober 2023 sampai 24 Oktober 2023 selama 14 hari ke depan dan ini sejalan dengan petunjuk teknis dari BNPB dan dapat diperpanjang,” kata Deddy Winarwan.
Menurut pj bupati, perlu pembentukan masyarakat peduli api (MPA) di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Barsel paling lambat tanggal 24 Oktober 2023. Hal ini menjadi perhatian bagi seluruh camat supaya memperhatikan hal tersebut untuk membentuk MPA secepatnya dan penambahan posko lapangan masyarakat peduli api di tingkat desa, khususnya bagi desa rawan karhutla. Penanganan ispa bagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), camat seluruh Barsel untuk mengaktifkan koordinasi dengan forkopimcam dan kepala puskesmas untuk jemput bola penanganan ispa.
“Saya tegaskan supaya pembentukan MPA, bisa jadi perhatian bersama dan paling penting ialah menjaga koordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, Forkopimda, relawan, dan Tagana, bisa bersinergi untuk penanggulangan bencana. Jangan lengah. Meskipun sekarang cuaca ada hujan. Tapi kita tetap siap dan sigap apabila terjadi karhutla,” tegasnya. (ko)
