MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyoroti banyaknya pangkalan elpiji bersubsidi 3 kilogram yang menumpuk di perkotaan. Harusnya pangkalan elpiji 3 kilogram ini merata hingga pelosok desa dan kecamatan, sehinga memudahkan warga untuk mendapatkan elpiji bersubsidi dengan harga terjangkau.
“Kita sangat mengapresiasi, karena telah dilakukannya evaluasi terhadap pangkalan-pangkalan fiktif. Tetapi setelah diamati saat ini pangkalan justru banyak di dalam kota. Lalu di desa dan kecamatan bagaimana? Mestinya pangkalan ditempatkan merata, terutama terkait pendistribusian gas elpiji ke desa dan kecamatan. Kami minta kepada Pertamina dan dinas terkait melakukan evaluasi,” kata Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Dr H Tajeri, Kamis (19/10).
Menurut wakil rakyat itu, warga di pedesaan sampai saat ini masih banyak mengeluh karena mahalnya harga elpiji 3 kilogram. Begitu juga di perkotaan, meski banyak pangkalan, warga juga masih sulit mendapatkan elpiji sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
“Kabanyakan pangkalan justru buka sebentar lalu tutup. Mau tidak mau masyarakat membeli di eceran yang harganya tinggi dari HET. Kalau di pedesaan dan kecamatan sudah tahu sendiri, karena pangkalan banyak tidak ada, sehingga harga mahal. Kami tegas meminta ada langkah evaluasi baik dari Pertamina dan juga dinas terkait,” hara politikus Partai Gerindra Barito Utara ini.
Tajeri membeberkan, berdasarkan fakta lapangan, di tingkat pengecer/kios harga elpiji masih mahal. Berkisar Rp35 ribu di dalam kota. Karena kata pengecer/kios, untuk mendapatkan elpiji 3 kg sudah mahal atau tidak sesuai HET dari pangkalan.
“Seharusnya berdasarkan ketentuan Partamina, semua pangkalan ada kewajiban menjual kepada pengecer/kios 20 persen dari total elpiji yang dibagikan agen dengan harga di bawah HET. Hal ini kelihatannya tidak dijalankan pangkalan. Hal ini ada apa,” tanya Tajeri.
Tajeri selaku ketua Komisi III minta PT Partamina Perwakilan Kalimantan Tengah agar segera menertibkan harga elpiji 3 kilogram agar sesuai HET yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.
Sedangkan untuk mengantisipasi harga mahal di desa-desa, lanjut Tajeri, sebaiknya pemerintah daerah mengambil langkah membantu biaya transportasi pendistribusiannya. Karena dalam APBD 2023 tersedia dana pengendalian inflasi.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Barito Utara Jainal Abidin dikonfirmasi wartawan membenarkan banyaknya usulan untuk permintaan pangkalan dalam kota.
“Harusnya sudah cukup, karena terlalu banyak. Tapi kewenangan ada di Pertamina, dan rekomendasi sesuai aturan ada dari pihak desa, kelurahan maupun kecamatan,” kata Jainal Abidin.
Data saat ini, di Disdagrin, usai dilakukan penertiban terkait banyaknya pangkalan fiktif di Barito Utara. Ada 70 pangkalan aktif. Dari daftar ini, 30 diantaranya berada dalam Kota Muara Teweh. Sementara sisanya tersebar di desa dan kecamatan. (ko)
