PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Rencana penunjukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai jalur distribusi barang bersubsidi, mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kalangan dewan pada dasarnya tidak menolak program tersebut, melainkan ingin memastikan agar perubahan skema distribusi ini, tidak justru menyulitkan masyarakat pedalaman dalam memperoleh barang kebutuhan pokok.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, memaklumi langkah penguatan KDMP sebagai saluran distribusi utama. Meski demikian, ia meminta, pemerintah menghitung secara matang kemampuan koperasi dalam menjangkau seluruh wilayah Kalteng, mengingat tantangan geografi s yang amat luas dan infrastruktur antardaerah yang masih timpang.
“Saya sepakat dengan tujuan kebijakannya. Namun, induk KDMP nantinya harus memastikan adanya pembagian peran dan kemitraan strategis dengan pelaku usaha yang sudah eksis di lapangan,” ujar Purdiono, Jumat (24/7).
Menurut Purdiono, menunjuk koperasi sebagai penyalur tunggal tidaklah cukup. Hal terpenting adalah, menjamin ketersediaan dan kemudahan akses barang subsidi bagi masyarakat, khususnya di pelosok yang jauh dari pusat perkotaan. Ia mengingatkan, kondisi geografi s tiap wilayah di Kalteng sangat beragam, sehingga membutuhkan waktu dan biaya operasional distribusi yang bervariasi.
Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur dan jaringan pelayanan wajib menjadi pilar utama dalam perencanaan program ini. “Tidak mungkin seluruh kebutuhan warga bisa dilayani sendirian oleh koperasi.
Apalagi, tidak semua wilayah terpencil mudah dijangkau oleh Koperasi Merah Putih. Jangkauan pelayanan ini harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Purdiono pun menyarankan, agar pelaku usaha distribusi yang selama ini sudah beroperasi tidak serta-merta disingkirkan. Keberadaan mereka, justru harus dirangkul melalui pola kemitraan bersinergi dengan koperasi.
Melalui skema tersebut, posisi KDMP sebagai kepanjangan tangan program pemerintah tetap kuat, sementara jaringan usaha lokal yang sudah mengakar di masyarakat dapat menyokong kelancaran distribusi. Purdiono juga menilai, kebijakan ini masih butuh penyempurnaan sebelum diterapkan secara penuh, serta memerlukan evaluasi berkala guna memastikan efektivitasnya dan mencegah timbulnya masalah baru.
“Mekanisme program yang masih di tahap awal ini harus terus disempurnakan. Jangan sampai niat mengubah sistem distribusi malah berujung menyusahkan rakyat mendapatkan barang subsidi,” katanya.
Sebagai bahan refleksi, Purdiono menyinggung, pelaksanaan program nasional lain yang hingga kini masih didera tantangan berat dalam hal distribusi ke daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar kendala serupa tidak menimpa operasional KDMP.
“Kita bisa melihat bagaimana tantangan distribusi pada program MBG. Belajar dari hal itu, UMKM lokal mutlak harus diberdayakan dan bermitra dengan koperasi agar pelayanan subsidi kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (zia/ko)
