PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pelosok Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dinilai mendesak untuk dijadikan prioritas utama. Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, mengingatkan pemerintah daerah agar arah pembangunan benar-benar disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, seperti pemenuhan akses jalan, jembatan, jaringan listrik, hingga rumah layak huni.
“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalteng. Contohnya pembangunan jembatan untuk akses anak-anak ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai tanpa adanya jembatan,” ujarnya, Kamis (30/7).
Menurut Maryani, minimnya infrastruktur dasar di sejumlah daerah bukan sekadar menghambat mobilitas warga, melainkan juga melumpuhkan akses pendidikan, menghalangi pelayanan kesehatan, hingga mematikan nadi perekonomian masyarakat pedesaan.
Oleh karena itu, ia mendesak, agar ploting anggaran daerah tidak menguap pada program seremonial, melainkan dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat.
“Kalau saya pemegang kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun pasti akan saya bangun.
Kita harus bekerja dengan hati. Saat merancang anggaran, pikirkanlah matang-matang apa yang sejatinya paling prioritas di Kalteng ini,” tegas Maryani.
Pernyataan kritis ini, lanjutnya, tak lepas dari temuan langsung saat ia menyambangi sejumlah desa terpencil. Maryani menyebut, masih banyak ketimpangan infrastruktur yang luput dari pantauan pemerintah.
“Seperti saat kami berkunjung ke desa-desa, di situlah kami melihat langsung kondisi masyarakat yang sebenarnya. Apa yang saya sampaikan ini murni berdasarkan fakta di lapangan, bukan bicara tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalteng,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Maryani menaruh, harapan besar agar jeritan dan aspirasi warga pedesaan menjadi pijakan utama pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan. Dengan begitu, anggaran yang tersedia benar-benar dapat dikonversi menjadi wujud nyata pembangunan yang menyejahterakan masyarakat pelosok. (rif/ko)
