PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan drainase, masih mendominasi daftar keluhan masyarakat Kota Palangka Raya.
Realita ini tergambar jelas dari hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) yang paling banyak menyerap aspirasi terkait fasilitas publik tersebut.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyampaikan seluruh usulan warga dari Dapil I, II, dan III telah dihimpun dan dipaparkan secara resmi, dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Per sidangan I Tahun Sidang 2026/2027, di Kantor DPRD setempat, Selasa (18/8).
Menurut Subandi, tingginya permintaan perbaikan jalan dan drainase membuktikan bahwa infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan vital masyarakat.
Kelayakan fasilitas ini, bersentuhan langsung dengan denyut aktivitas harian warga, mulai dari kelancaran mobilitas ekonomi hingga mitigasi genangan air saat musim penghujan.
Meski masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa, Subandi turut memberikan apresiasi, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya yang telah me respons dan menindaklanjuti sebagian aspirasi melalui berbagai program pembangunan. Ia menekankan, proyek yang saat ini berjalan bukanlah inisiatif sepihak.
“Pembangunan infrastruktur yang ada sekarang, baik itu perbaikan jalan maupun jembatan, merupakan buah kolaborasi harmonis antara aspirasi reses, visi dan misi wali kota, serta Rencana Kerja (Renja) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),” ujar Subandi.
Namun, ia memaklumi, besarnya volume usulan yang masuk ke meja dewan tidak berbanding lurus dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini, mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas agar pembangunan tetap terarah dan tidak tumpang tindih. Kendati demikian, ia memastikan aspirasi yang belum terealisasi sama sekali tidak diabaikan.
“Memang harus diakui, belum semua usulan masyarakat bisa dieksekusi secara bersamaan.
Pembangunan harus dilakukan secara bertahap. Insyaallah, seiring berjalannya waktu, usulan-usulan ini akan terus ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya,” janjinya.
Sebagai penutup, Subandi menegaskan, hasil reses merupakan instrumen penting untuk memotret kebutuhan riil warga di lapangan. Oleh karena itu, jalinan komunikasi yang baik antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah mutlak dijaga agar arah kebijakan pembangunan senantiasa sejalan dengan harapan rakyat. (zia/ko)
