PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Aspirasi masyarakat terus mengalir. Namun, kemampuan anggaran daerah memiliki batas. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Palangka Raya harus mencari strategi agar berbagai kebutuhan warga tetap bisa diperjuangkan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat.
Menurut dia, kebutuhan warga cukup beragam. Mulai pembangunan infrastruktur, pendidikan, keselamatan masyarakat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengembangan potensi daerah.
“APBD kita terbatas, sementara aspirasi masyarakat sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa kita penuhi hanya dengan kemampuan daerah,” ujar Rana, Senin (24/8).
Karena itu, DPRD tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti sebagai daftar usulan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membawa kebutuhan daerah ke tingkat pusat melalui komunikasi dan pertemuan bersama pemerintah pusat serta anggota DPR RI.
Upaya tersebut dinilai penting, terutama untuk program-program yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Dengan keterbatasan APBD, kolaborasi pembiayaan dan program antara pemerintah daerah dan pusat menjadi salah satu opsi yang perlu diperkuat.
Rana menegaskan, memperjuangkan dukungan dari pusat bukan berarti pemerintah daerah melepas tanggung jawab. Justru, sinergi antarpemerintahan diperlukan agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan sesuai kewenangan dan kapasitas anggaran masing-masing.
“Karena itu kami membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat agar ada perhatian dan dukungan nyata untuk Palangka Raya,” tegasnya.
Dia berharap dukungan pemerintah pusat nantinya tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Berbagai kebutuhan pelayanan dasar dan persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Pasalnya, persoalan warga memiliki spektrum yang luas. Pendidikan, keselamatan masyarakat, penanganan karhutla, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus anggaran yang berkelanjutan.
Rana menilai keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah daerah semakin aktif membangun koordinasi dan membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (zia/ko)
