PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Tingginya ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah, dinilai menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu inflasi di Kota Palangka Raya. Kondisi ini, diperparah dengan hambatan distribusi, termasuk antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM).
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat masih dipasok dari luar daerah seperti Banjarmasin, Sampit, hingga Pulau Jawa. Ketergantungan ini membuat harga bahan pokok rentan bergejolak ketika terjadi gangguan distribusi.
“Kalau terjadi banjir atau kendala distribusi, pasokan terganggu, harga pasti naik. Ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya, Senin (20/4).
Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah bahkan masih mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Tak hanya itu, Khemal menyoroti, dampak antrean BBM terhadap biaya distribusi barang. Meski harga BBM tetap disubsidi, waktu tunggu yang panjang dinilai turut membebani operasional angkutan logistik.
“Walaupun harga BBM tidak naik karena disubsidi pemerintah, tapi antrean panjang membuat waktu terbuang. Itu juga berdampak pada biaya distribusi dan akhirnya harga di masyarakat,” jelas Legislator Partai Golkar ini.
Dia pun mendorong, pemerintah kota untuk segera mengambil langkah strategis, khususnya dalam memperkuat produksi pangan local, guna menekan ketergantungan terhadap daerah lain. “Kita dorong agar dinas pertanian bisa mencari solusi untuk meningkatkan kemandirian pangan. Minimal 40 persen kebutuhan pokok bisa dipenuhi dari dalam daerah,” tegasnya.
Khemal menilai, penguatan sektor pertanian lokal menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan laju inflasi di daerah. Menurutnya apabila pemerintah bisa memperkuat produksi dalam daerah, maka ketahanan pangan akan lebih baik dan inflasi dapat lebih terkendali. (ham/ko)
