PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya menjadi perhatian serius DPRD setempat. Di tengah kualitas udara yang terus memburuk, sekolah diminta tidak memaksakan kegiatan belajar mengajar secara normal dan lebih mengutamakan keselamatan peserta didik.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyatakan mendukung langkah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang melakukan penyesuaian sistem pembelajaran sebagai upaya melindungi siswa dari paparan asap.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat mengingat anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak buruknya kualitas udara.
“Kami mendukung langkah Dinas Pendidikan melakukan penyesuaian pembelajaran. Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap,” ujar Subandi, Jumat (31/7).
Ia menegaskan, sekolah harus bersikap adaptif mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Apabila kualitas udara berada pada level yang membahayakan, aktivitas belajar di luar ruangan sebaiknya dihentikan sementara. Penggunaan masker juga harus menjadi perhatian bagi siswa maupun tenaga pendidik.
“Kalau kualitas udara memang tidak memungkinkan, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dihentikan sementara demi melindungi anak-anak kita,” katanya.
Subandi menambahkan, perlindungan terhadap peserta didik tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua juga diminta berperan aktif menjaga kesehatan anak dengan memastikan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah, memberikan asupan makanan bergizi, serta membatasi aktivitas yang tidak mendesak.
“Kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya aktivitas di luar rumah dikurangi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah terus memantau perkembangan kualitas udara secara berkala agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi terkini. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD, dan instansi terkait juga perlu diperkuat sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila situasi semakin memburuk.
“Jangan sampai peserta didik menjadi korban akibat lambatnya penyesuaian kebijakan. Pemerintah harus terus memantau perkembangan kondisi udara dan mengambil keputusan berdasarkan data di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Subandi mengajak masyarakat ikut mencegah terjadinya karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya, dampak karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat dan proses pendidikan.
“Pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kebakaran terus terjadi dan dampaknya kembali dirasakan masyarakat, termasuk anak-anak yang harus terganggu kegiatan belajarnya,” pungkasnya. (zia/ko)
