Pangkalan Bun, Kaltengonline.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menjadi percakapan yang tak selesai di tengah masyarakat. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, kabar penyesuaian harga itu datang seperti gelombang yang pelan, tetapi pasti, mengusik rasa tenang warga. Bukan semata soal angka di papan SPBU, melainkan bayang-bayang panjang yang ditimbulkannya terhadap biaya hidup sehari-hari, Selasa (21/4).
Sejak Sabtu, 18 April 2026 pukul 00.01 WIB, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo kini dibanderol Rp 19.850 per liter, Dexlite Rp 24.150, dan Pertamina Dex Rp 24.450. Penyesuaian ini merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, sebuah regulasi yang menjadi dasar fluktuasi harga mengikuti dinamika pasar global.
Di atas kertas, kebijakan itu tampak sebagai mekanisme yang wajar. Namun di lapangan, cerita yang muncul jauh lebih kompleks. Warga mulai menakar ulang pengeluaran, menghitung ulang kebutuhan, dan menunda rencana yang sebelumnya dianggap penting. Kenaikan BBM, bagi sebagian besar masyarakat, selalu berarti satu hal: harga lain akan ikut bergerak.
Pangestu, 29 tahun, warga Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, menangkap kegelisahan itu dengan sederhana. Ia tak bicara panjang, hanya menyebut kekhawatiran yang terasa dekat. “Sekarang BBM yang naik, bisa jadi besok harga kebutuhan pokok ikut naik,” ujarnya. Kalimat itu mencerminkan kecemasan yang diam-diam dirasakan banyak orang, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada stabilitas harga.
Kekhawatiran serupa disampaikan Dio, warga Pasir Panjang. Baginya, kenaikan ini bukan sekadar penyesuaian, melainkan tekanan tambahan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia menilai, dampak paling nyata akan terasa pada sektor transportasi dan distribusi barang. “Jujur berasa banget kejepitnya. Lagi kondisi ekonomi nggak menentu, malah harga BBM naik,” katanya, menggambarkan situasi yang kian sempit bagi kelas menengah.
Di Kotawaringin Barat, sepeda motor masih menjadi tulang punggung mobilitas warga. Ketergantungan ini membuat setiap kenaikan harga BBM terasa lebih dekat dan personal. Ketika biaya bahan bakar meningkat, aktivitas harian ikut terpengaruh—dari pergi bekerja hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Persoalan semakin rumit ketika kelangkaan BBM di tingkat pengecer masih terjadi. Antrean panjang di SPBU bukan sekadar gambaran kebutuhan yang tinggi, melainkan juga tanda adanya ketidakseimbangan antara distribusi dan akses. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan: bagaimana energi, sebagai kebutuhan dasar, bisa dijangkau secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (ko)
