DPRD Palangka Raya Minta Pemerintah Respons Cepat Kenaikan Harga Plastik

oleh
oleh
Tantawi Jauhari
Tantawi Jauhari

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir, mulai menjadi sorotan kalangan legislatif di Kota Palangka Raya. Kondisi ini dinilai berpotensi memberi tekanan bagi pelaku usaha, khususnya sektor kecil dan menengah, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir.

Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari, menegaskan fenomena tersebut tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut, lonjakan harga plastik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk gangguan pasokan bahan baku di tingkat nasional hingga global.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada rantai distribusi, mulai dari distributor hingga pedagang eceran, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga di pasaran. “Fluktuasi harga seperti ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan distributor perlu duduk bersama mencari solusi agar tidak terlalu membebani masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/4).

Baca Juga:  Ketergantungan Pasokan Luar Picu Ancaman Inflasi di Palangka Raya

Lebih lanjut, Tantawi mendorong pemerintah daerah, melalui instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara rutin, terhadap distribusi dan ketersediaan bahan baku plastik di wilayah setempat. Langkah ini dinilai penting, guna mengantisipasi potensi kelangkaan yang dapat memperparah kenaikan harga.

Dia mengingatkan, pentingnya kesadaran bersama dalam penggunaan plastik, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, kondisi saat ini bisa menjadi momentum untuk mulai beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini bukan hanya soal harga, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan,” ucap Fungsionaris Partai Gerindra ini.

Tantawi bersama Komisi II DPRD Kota Palangka Raya memastikan, akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok maupun kebutuhan penunjang usaha, termasuk plastik, demi menjaga stabilitas ekonomi daerah tetap kondusif. (ham/ko)